Nasional

Tanah Dirampas Wali Kota, Warga Batam Demo

May 25, 2013  ·  0 Comment


koranindonesia.com, JAKARTA — Puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan
Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) yang berasal dari
Kota Batam, Kepulauan Riau akan berunjuk rasa ke Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertahanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan
Pertanahan Nasional dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Aksi unjuk rasa akan kita mulai Senin (27/5) sampai Jumat (31/5). Kami ingin
mengungkapkan kepada para petinggi di Jakarta siapa pemimpin paling bebal di
Kota Batam," ujar Ketua Umum Himad Purelang Blasius Yoseph dan Sekretaris Umum
Himad Purelang Janner Sinaga kepada wartawan, Sabtu (25/5).

Blasius menceritakan, sejak 1968 mereka adalah penggarap di rangkaian
pulau-pulau Rempang Galang. Pada 2008 mereka memperjuangkan haknya sesuai UU
Pokok Agraria ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Kedatangan kami ke Jakarta,
kata Blasius, memperjuangkan tanah garapan di atas seratusan pulau di rangkaian
pulau Rempang-Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Tanah garapan kami berbentuk pulau-pulau berbatasan dengan Malaysia, Singapura
dan Vietnam yang kami garap pada masa PT. Mentrans. Perusahaan itu investor
Jepang yang pertama kali melakukan pengelolaan usaha disana. Mereka mengeksport
buah nenas kalengan ke Jepang. Masyarakat kami dahulu menjadi buruh perusahaan
itu," tegasnya.

‎Menurut Balasius, sekitar tahun 80-an ratusan pulau-pulau tersebut
dinyatakan berstatus quo oleh Pemerintahan Soeharto. Itu penyebab rangkaian
pulau-pulau Rempang Galang menjadi seperti pulau hantu, tidak bertuan namun
berpenghuni.

Karena, masih menurut Blasius, sejak 2008 kami sudah mendaftarkan hak garapan
kami ke BPN, maka mulai saat itu kami mengkritisi pelanggaran hukum di atas
tanah Negara tersebut. Blasius menegaskan, sampai kapanpun masih tetap
bersikukuh menunggu BPN melepaskan tanah Negara untuk masyarakat kami.

‎"Sekarang tanah disana diduga diperjual-belikan atau jadi area komersial
menguntungan pribadi pejabat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau," tambah
Sekertaris umum Himad Purelang Janner Sinaga.

Dijelaskan Janner, selama ini pihaknya laporkan kejahatan yang terjadi ke
Polresta Barelang dan Polda Kepri, tapi puluhan laporan polisi yang meraka buat
tidak digubris.

Blasius Yosep menimpali, di pulau-pulau itu banyak oknum aparat Negara
membiarkan berdiri rumah-rumah mewah, hotel berbintang, perkebunan, peternakan,
perikanan, resort, pelabuhan, dok kapal dan lego jangkar (parkir) kapal-kapal
asing yang dilakukan liar. "Masa ada ratusan bangunan komersial tidak ber IMB
namun Walikota diam,?" tanya Blasius.

Blasius mengatakan, kejahatan Pemkot Batam yang terakhir saat Wali Kota Ahmad
Dahlan terbitkan SK: KPTS.120/HK/III/2013 tentang Penunjukan Pengelola Pantai
Melur Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam tanggal 1 Maret 2013
dimana sebelumnya dia pernah terbitkan SK: KPTS.180/DISPARBUD/KGT/IV/2008
tentang Pengangkatan Kelompok Pariwisata tanggal 28 April 2008.

"Dua SK itu berdalih membangun pariwisata di Kota Batam, padahal merampas
sebagian dari tanah garapan kami yakni Pantai Melur," tegas pendiri dan guru SD
Ignatius Loyola di Sungai Raya Kota Batam itu.

Sejak Wali Kota yang diusung Partai Demokrat itu berkuasa, kata Blasius, terjadi
pembiaran pada tanah Negara, sehingga banyak berdiri bangunan liar dimodali
orang asing. Namun, Ahmad Dahlan membiarkannya.

"Wali Kota mencoba merampas tanah garapan yang kami buka jadi tempat wisata
Pantai Melur. Silahkan saja Dahlan memajukan wisata Kota Batam, kami setuju.
Tapi jangan rampas tanah Negara yang sudah kami kelola sejak puluhan tahun
lalu!," tegas Blasius Yoseph.

By


Readers Comments (0)


You must be logged in to post a comment.