PEKANBARU–MI:Sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah kota dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Kota se Indonesia (APKESI) yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/6).

Persoalan tersebut antara lain tentang regulasi, air, listrik, potensi wilayah, batas wilayah, kebijakan pelabuhan dan pertanahan

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 3/2006 serta Permendari No 29/2007 tentang Sistem dan Prosedur keuangan.

Khusus persoalan listrik, Menteri Dalam Negeri (Medagri) Mardiyanto memberikan sinyal kepada daerah untuk mengelola listrik secara mandiri guna mengatasi krisis listrik yang hampir merata menjadi persoalan daerah.

Persoalan listrik menjadi salah satu keluhan para wali kota yang mengikuti Rakerna Apkesi. Menanggapi hal itu, mendagri Mardiyanto yang membuka acara tersebut mengatakan bahwa secara formal daerah diberi kewenangan memasok keperluan listrik secara mandiri.

Menurutnya, regulasi kelistrikan sering dibahas oleh daerah dan sudah disampaikan kepada Depdagri, tetapi hasilnya belum final. Namun, kata Mendagri, permasalahannya akan dibahas dengan melakukan koordinasi antar menteri.

Untuk memenuhi kelistrikan daerah, pemerintah pusat mengambil kebijakan bahwa daerah bisa mensuplai tenaga listrik sendiri. Kita masih membahasnya lebih lanjut, kata Mardiyanto.

Selain listrik, persoalan air bersih dan pelayanan juga mendapat perhatian serius dari pemerintah.

�Jadi kita tunggu saja hasil pembahasan rapat kepala daerah ini. Masalah regulasi kelistrikan hendaknya menjadi satu program yang mesti mendapatkan perhatian bersama, � ujar Mendagri.

Rakernas APEKSI yang dibuka Mendagri tersebut dihadiri 89 Pemerintahan Kota yang hadir dari 96 kota anggota Apeksi .

Turut hadir Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Depdagri Saut Situmorang, Ketua Apeksi yang juga Walikota Palembang Eddy Santana Putra, Wakil Gubernur Riau Mambang Mit serta tuan rumah Walikota Pekanbaru Herman Abdullah.

Dalam sambutannya, Mendagri menyatakan Rakernas sangat penting sebagai salah satu upaya mencari cara meningkatkan daya saing daerah. Para walikota dapat adu argumentasi mencari yang terbaik. Utamanya tentang pelayanan dan perizinan yang lebih baik.

�Perlu diciptakan iklim kemudahan bagi investor. Pemda harus dinamis, buat terobosan-terobosan. Tujuannya untuk perkembangan daerah juga dan kesejahteraan masyarakat, � kata Mendagri.(BY/RK)