Lebih jauh, Ifdal menjelaskan budaya anggota TNI biasanya kurang fleksibel sehingga sulit keluar dari garis hirarkri komando. Kondisi ini lanjutnya, akan menyulitkan mereka untuk melakukan tugas-tugas penyelidikan.

Selain itu, lanjut dia, dapat mempengaruhi tugas KPK dalam pengusutan dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan perwira tinggi TNI yang pernah menjadi atasannya.

Karena itu, Ifdal menyarankan jika usulan ini diterima sebaiknya perwira tinggi TNI yang direkrut bukan mereka yang memiliki karier di bidang operasi militer lapangan. Sebaiknya, tegas dia, perwira yang direkrut adalah anggota TNI yang pernah menjalani tugas sebagai anggota mahkamah militer. Selain lebih bersih dari kasus-kasus kekerasan militer, lanjutnya, mereka adalah anggota TNI yang sudah terbiasa dengan dunia hukum.

Meski demikian, Ifdal mengakui perekrutan anggota mahkamah militer bisa membantu KPK dalam menangani dugaan kasus korupsi di dalam jajaran TNI. Pasalnya, selama ini TNI kurang terbuka dalam kasus peradilah yang melibatkan staf mereka.

Banyak kasus korupsi militer yang ditangani mahkamah militer, cuma selama ini masyarakat banyak yang tidak tahu, tambahnya.

Selain itu, Ifdal juga mengingatkan jangan terlalu banyak merekrut perwira tinggi TNI ke dalam jajaran KPK. Hal ini, lanjut dia, agar dapat meredam potensi dominasi militer masuk ke KPK.

Perekrutan ini juga harus melihat perkembangan proses reformasi di tubuh TNI. Jangan sampai malah menjadi alat TNI dalam mengontrol KPK dalam mengusut kasus-kasus yang melibatkan militer seperti kasus korupsi ASABRI sekarang ini, pungkasnya. (NU/OL-2)